Peraturan Rektor nomor 902 tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kegiatan Mahasiswa (SPKK) |
Peraturan Rektor UNS |
902 tahun 2016 |
Download
|
Peraturan Rektor nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan rektor nomor 582 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan program sarjana di UNS |
Peraturan Rektor UNS |
nomor 25 tahun 2018 |
Download
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
Peraturan Menteri |
nomor 7 tahun 2013 |
Download
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154 TAHUN 2014 TENTANG RUMPUN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA GELAR LULUSAN PERGURUAN TINGGI |
Peraturan Menteri |
NOMOR 154 TAHUN 2014 |
Download
|
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154 TAHUN 2014 TENTANG RUMPUN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA GELAR LULUSAN PERGURUAN TINGGI |
Peraturan Menteri |
NOMOR 154 TAHUN 2014 |
Download
|
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI |
Peraturan Menteri |
Nomor 96 Tahun 2014 |
Download
|
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 4/VIII/PB/2014 NOMOR : 24 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN |
Peraturan Menteri |
- |
Download
|
Permenpan RB nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya |
Peraturan Menteri |
Nomor 17 tahun 2013 |
Download
|
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSION |
Peraturan Menteri |
NOMOR 46 TAHUN 2013 |
Download
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN SPESIALISTIK DI INDONESIA |
Peraturan Menteri |
NOMOR 69 TAHUN 2016 |
Download
|